Watampone,

Organisasi

Published on: Jumat, 11 Oktober 2013 //

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIS membawahi :
  • Sub Bagaian Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program
  • Sub Bagian  Umum dan Kepegawaian
  • Sub Bagian Keuangan dan Sarana
3. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN membawahi :
  • Seksi Pelayanan Kesehatan dan Rujukan
  • Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman
  • Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
4. BIDANG KESEHATAN KELUARGA membawahi :
  • Seksi Kesehatan Remaja dan Usia Lanjut
  • Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB
  • Seksi Gizi Masyarakat
5. BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN membawahi :
  • Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
  • Seksi Penanggulangan Penyakit
  • Seksi Penyehatan Lingkungan
6. BIDANG PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT membawahi :
  • Seksi Promosi Kesehatan
  • Seksi Upaya Ksehatan Bersumberdaya Masyarakat
  • Seksi Usaha Kesehatan Sekolah
7. UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT )
  • UPTD. Gudang Farmasi
  • UPTD. Puskesmas
 8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Tujuan dan Sasaran

Published on: Minggu, 06 Oktober 2013 //
Tujuan dan Sasaran
 
Tujuan :
  • Meningkatkan kinerja aparat dibidang kesehatan
  • Mengoptimalkan pelayanan prima dibidang kesehatan
  • Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
  • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta dalam bidang kesehatan
Sasaran :
  • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur
  • Meningkatkan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
  • Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga
  • Meningkatkan kesehatan lingkungan
  • Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
  • Meningkatkan ketersediaan obat dan alat-alat kesehatan
  • Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
  • Meningkatkan dan mengembangkan kesehatan institusi
  • Peningkatan desa / kelurahan sehat
  • Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
  • Peningkatan upaya kesehatan sektor swasta

Rencana dan Strategi

Published on: //

1. Kebijakan
Kebijakan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bone didasari oleh pertimbangan bahwa masalah kesehatan masyarakat tidak bisa hanya ditangani dan diselesaikan oleh satu sektor saja, melainkan harus ditangani secara lintas sektor dan terpadu, sehingga kebijakan operasional yang dikembangkan adalah sebagai berikut :
  1. Program  peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian dari Program Pembangunan Manusia Indonesia
  2. Pengelolaan dan pelaksanaan program dilaksanakan secara lintas sektor dan terpadu dibawah koordinasi langsung Bupati Bone
  3. Peningkatan peran serta sektor dan dunia usaha termasuk masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan program.
  4. Dukungan sumber daya bersumber dari potensi daerah termasuk masyarakat dan bantuan yang tidak mengikat.
  5. Program Kabupaten Sehat adalah salah satu rujukan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
  6. Desa siaga merupakan wadah pengembangan program lintas sektor bidang kesehatan di tingkat desa.
2. Program
  1. Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bone dijabarkan dalam 6 program, yaitu :
  2. Program penyehatan lingkungan
  3. Program pemasyarakatan perilaku hidup bersih dan sehat
  4. Program peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
  5. Program perbaikan gizi masyarakat
  6. Program peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
  7. Program penanganan masalah darurat kesehatan
3. Kegiatan
Mengingat visi Pemerintah Kabupaten Bone di bidang kesehatan berorientasi kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka kegiatan di bidang kesehatan yang dilaksanakan, semuanya berorientasi kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Bone mengacu kepada petunjuk teknis dari Menkokesra RI tentang Program Aksi Nasional Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Sambutan Kadis

Published on: //
Sejalan dengan pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta menyikapi perkembangan tuntutan masyarakat guna mendapatkan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya Tata Kepemerintahan yang baik.

Tata Kepemerintahan yang baik antara lain bercirikan Transparansi, Efisien, Efektif, Profesional dan Akuntable yang dibangun atas dasar komunikasi yang sehat antara Pemerintah dengan masyarakat.

Untuk itu peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi diharapkan dapat memperlancar arus tukar menukar informasi antara pemerintah dengan masyarakat sebagai upaya fasilitas peningkatan pelaksanaan pelayanan publik.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pendukung keberhasilan implementasi E-Government telah mendapat perhatian yang cukup besar dari Pemerintah, hal ini terbukti dengan diterbitkannya kebijakan nasional melalui INPRES No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government.

Sesuai INPRES No 3 Tahun 2003, menentukan bahwa persiapan pengembangan E-Government dapat dilaksanakan melalui empat tahapan sebagai berikut :

1. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga
2. Penyiapan sumber daya manusia
3. Penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, warnet, SME-Center, dll
4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Sejalan dengan hal tersebut diatas Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

Provinsi Bali melalui DPA Tahun Anggaran 2009 berupaya melaksanakan pembangunan website dengan subdomain http://dinkesbone.go.id

Semoga dengan diluncurkannya website Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi ini akan dapat mendukung peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menuju terwujudnya good governance serta meningkatnya kualitas layanan publik.
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!